Rs sumber waras beberkan semuanya

Jakarta - Sebidang tanah seluas 36.410 m2 dijual Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) kepada Pemprov DKI pada 18 Desember 2014 untuk menambah biaya operasional rumah sakit. Namun, transaksi tersebut dianggap merugikan negara Rp 191 miliar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bagaimana ceritanya?

Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara lantas membeberkan kronologi transaksi jual beli tersebut. Hal tersebut disampaikan Abraham saat menggelar jumpa pers di Ruang Pertemuan RS Sumber Waras, Jl Kyai Tapa, Jakarta Barat, Sabtu (16/4/2016).

"Bahwa pada tanggal 14 November 2013 dilakukan perjanjian pengikatan jual beli antara YKSW dan PT Ciputra Karya Utama (CKU) atas objek tanah SHM Nomor 2878," ujar Abraham.

"Perjanjian juga mengatur persyaratan apabila CKU ingin mengubah peruntukkan lahan dari semula Suka Sarana Kesehatan (SSK) menjadi wisma harus mengurus dan mendapatkan izin paling lambat tanggal 3 Maret 2014. Apabila sampai jangka waktu tersebut CKU belum mendapat izin maka perjanjian batal demi hukum," jelasnya.

Abraham menyatakan pihak RS kaget saat tiba-tiba beredar di media yang memberitakan bahwa RS Sumber Waras telah dibeli Pemprov dengan harga Rp 1,7 triliun. Pihaknya kemudian meminta Pemprov dalam hal ini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku Plt Gubernur DKI saat itu untuk mengklarfikasi hal tersebut karena cukup mengganggu kegiatan operasional rumah sakit.

Kemudian terjadi pertemuan antara pihak RS dengan Ahok pada 6 Juni 2014. Dalam pertemuan tersebut Ahok menyatakan tak mungkin mengubah peruntukkan Sumber Waras menjadi rumah tinggal karena DKI masih sangat memerlukan layanan kesehatan. Ahok lantas menawarkan agar tanah tersebut dijual ke Pemprov DKI.

"Ahok menawarkan kepada kami agar tanah tersebut dijual saja kepada Pemda DKI dengan harga sesuai NJOP dan di atas tanah tersebut akan didirikan rumah sakit kanker untuk melayani masyarakat," tutur Abraham.

Setelah menggelar rapat internal, pihak YKSW setuju untuk menjual tanah tersebut ke Pemprov DKI. Kesepakatan terjadi karena pihak yayasan menganggap memiliki satu visi dengan Pemprov DKI.

"Pada Februari 2015 setelah penjualan sebagian tanah milik YKSW tersebut, pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama-sama tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendatangi RS Sumber Waras," jelasnya.

Tanah seluas 36.410 m2 yang ada di sisi barat rumah sakit dijual dengan harga per meter perseginya Rp 20,755 juta, mengacu pada NJOP 2014. Alamat rumah sakit berada di Jalan Kyai Maja dan bukan di Jalan Tomang Utara seperti yang disebut BPK.

Transaksi dianggap merugikan negara karena, menurut BPK, harga yang seharusnya dibayar Pemprov DKI per meter persegi mengacu pada NJOP 2013 sebesar Rp 12,195 juta.